Biografi Adam Malik

Adam Malik Batubara

Profil

Nama               : Adam Malik Batubara

Tempat Lahir   : Pematang Siantar, Sumatra Utara, Hindia Belanda

Tanggal Lahir  : 22 Juli 1917

Agama             : Islam

Pendidikan      : Hollandsch-Inlandsche School dan melanjutkan di Sekolah Agama   Parabek di Bukittinggi

Jabatan              : Menteri perdagangan RI ke 15 1963-1964, Menlu RI ke 11 1966-1967,  Ketua DPR RI ke 6 1977-1978, Wapres RI ke 3 1978-1983

                                                                                                                                                                                                                                                                

Meninggal       : 5 September 1984 diusia 67 tahun di Bandung Jawa Barat, Indonesia

Biografi Singkat

Adam Malik adalah anak dari pasangan Abdul Malik Batubara dan Salamah Lubis. Ayahnya, Abdul Malik, adalah seorang pedagang kaya di Pematangsiantar.  Adam Malik adalah anak ketiga dari sepuluh bersaudara. Adam Malik menempuh pendidikan dasarnya di Hollandsch-Inlandsche School Pematangsiantar. Ia melanjutkan di Sekolah Agama Parabek diBukittinggi, namun hanya satu setengah tahun saja karena kemudian pulang kampung dan membantu orang tua berdagang.

Keinginannya untuk maju dan berbakti kepada bangsa mendorong Adam Malik untuk pergi merantau ke Jakarta. Pada usia 20 tahun, ia bersama dengan Soemanang, Sipahutar, Armijn Pane, Abdul Hakim, dan Pandu Kartawiguna memelopori berdirinya Kantor Berita Antara pada tahun 1937 dan berkantor di JI. Pinangsia 38 Jakarta Kota. Dengan modal satu meja tulis tua, satu mesin tulis tua, dan satu mesin roneo tua, mereka menyuplai berita ke berbagai surat kabar nasional. Sebelumnya, ia sudah sering menulis antara lain di koran Pelita Andalas dan Majalah Partindo.

Di zaman jepang Adam Malik akfif bergerilya dalam gerakan memperjuangkan kemerdekaan. Menjelang 17 Agustus 1945, bersama Sukarni, Chaerul Saleh, dan Wikana, Adam Malik pernah melarikan Bung karno dan Bung Hatta ke Rengasdengklok untuk memaksa mereka memproklamasikan Kemerdekaan Indonesia.

Demi mendukung kepemimpinan Soekarno-Hatta, ia menggerakkan rakyat berkumpol di lapangan Ikada, Jakarta. Mewakili kelomok pemuda, Adam Malik sebagai pimpinan Komite Van Aksi, terpilih sebagai ketua III Komite Nasional Indonesia Pusat (1945-19470)  yang bertugas menyiapkan susunan pemerintahah. Selain itu, Adam Malik adalah anggota Partai Rakyat, pendiri Partai Murba dan anggota parlemen

Akhir tahun lima puluhan, atas penunjukan Soekarno, Adam Malik masuk ke pemerintahan menjadi duta besar luar biasa dan berkuasa penuh untuk Uni Soviet dan Polandia. Karena kemampuan diplomasinya, Adam Malik kemudian menjadi ketua Delegasi RI dalam perundingan Indonesia-Belanda, untuk penyerahan Irian Barat di tahun 1962. Selesai perjuangan Irian Barat (Irian Jaya), Adam Malik memegang jabatan Menko Pelaksana Ekonomi Terpimpin (1965). Pada masa semakin menguatnya pengaruh Partai Komunis Indonesia, Adam bersama Roeslan Abdulgani dan Jenderal Nasution dianggap sebagai musuh PKI dan dicap sebagai trio sayap kanan yang kontra-revolusi.

Ketika terjadi pergantian rezim pemerintahan Orde Lama, posisi Adam Malik yang berseberangan dengan kelompok kiri justru malah menguntungkannya. Tahun 1966, Adam disebut-sebut dalam trio baru Soeharto-Sultan-Malik. Pada tahun yang sama, lewat televisi, ia menyatakan keluar dari Partai Murba karena pendirian Partai Murba, yang menentang masuknya modal asing.

Empat tahun kemudian, ia bergabung dengan Golkar. Sejak 1966 sampai 1977 ia menjabat sebagai Wakil Perdana Menteri II / Menlu ad Interim dan Menlu RI. Sebagai Menlu dalam pemerintahan Orde Baru, Adam Malik berperanan penting dalam berbagai perundingan dengan negara-negara lain termasuk rescheduling utang Indonesia peninggalan Orde Lama. Bersama Menlu negara-negara ASEAN, Adam Malik memelopori terbentuknya ASEAN tahun 1967. Ia bahkan dipercaya menjadi Ketua Sidang Majelis Umum PBB ke-26 di New York. Ia orang Asia kedua yang pernah memimpin sidang lembaga tertinggi badan dunia itu. Tahun 1977, ia terpilih menjadi Ketua DPR/MPR. Kemudian tiga bulan berikutnya, dalam Sidang Umum MPR Maret 1978 terpilih menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia yang ke-3 menggantikan Sri Sultan Hamengku Buwono IX yang secara tiba-tiba menyatakan tidak bersedia dicalonkan lagi. Beberapa tahun setelah menjabat wakil presiden, ia merasa kurang dapat berperan banyak. Maklum, ia seorang yang terbiasa lincah dan aktif tiba-tiba hanya berperan sesekali meresmikan proyek dan membuka seminar. Kemudian dalam beberapa kesempatan ia mengungkapkan kegalauan hatinya tentang feodalisme yang dianut pemimpin nasional. Ia menganalogikannya seperti tuan-tuan kebon.

Sebagai seorang diplomat, wartawan bahkan birokrat, ia seing mengatakan ‘semua bisa diatur”. Sebagai diplomat ia memang dikenal selalu mempunyai 1001 jawaban atas segala macam pertanyaan dan permasalahan yang dihadapkan kepadanya. Tetapi  perkataan ‘semua bisa diatur’ itu juga sekaligus sebagai lontaran kritik bahwa di negara ini “ semua bisa diatur ” dengan uang. Setelah mengabdikan diri demi bangsa dan negaranya, H.Adam Malik meninggal di Bandung pada 5 September 1984 karena kanker lever. Kemudian, isteri dan anak-anaknya mengabadikan namanya dengan mendirikan Museum Adam Malik. Pemerintah juga memberikan berbagai tanda kehormatan.

Latar belakang Sosial Budaya

            Adam Malik adalah seorang tokoh Nasional dari Sumatra Utara yaitu dari kota Pematang Siantar, sebagai orang batak Adam Malik memiliki Marga Batubara. Nama marga  Adam Malik sangat jarang disebut dalam Sejarah Indonesia sehingga sanggat asing bagi masyarakat awam. Layaknya orang batak Adam Malik pergi menggalkan kampung halamannya untk merantau keluar daerah dan yang dituju adalah Jakarta.

            Adam malik menempuh pendidikan dasarnya di Hollandsch-Inlandsche School Pematangsiantar. Ia melanjutkan di Sekolah Agama Parabek di Bukittinggi, namun hanya satu setengah tahun saja karena kemudian pulang kampung dan membantu orang tua berdagang. Keinginannya untuk maju dan berbakti kepada bangsa mendorong Adam Malik untuk pergi merantau ke Jakarta. Pada usia 20 tahun, ia bersama dengan Soemanang, Sipahutar, Armijn Pane, Abdul Hakim, dan Pandu Kartawiguna memelopori berdirinya Kantor Berita Antara pada tahun 1937 dan berkantor di JI. Pinangsia 38 Jakarta Kota. Dengan modal satu meja tulis tua, satu mesin tulis tua, dan satu mesin roneo tua, mereka menyuplai berita ke berbagai surat kabar nasional. Sebelumnya, ia sudah sering menulis antara lain di koran Pelita Andalas dan Majalah Partindo.

            Adam Malik adalah seorang yang jenius karena beliau adalah orang yang tidak mengenyap pendidikan formal atau mandapat pendidikan otodidak. Pemdidikan formal tertinggi beliau adalah Hollandsch-Inlandsche School  atau setingkat Sekolah Dasar, meskipun demikian beliau menguasai banyak pengetahuan  dan fasih dalam bahasa asing seperti Inggris, Belanda dan bebertapa bahasa lain. Meskipun cuma terdidik secara otodidak beliau pernah menempati posisi penting dalam percaturan politik Nasional dan Internasional.

            Selain bersekolah formal di sekolahan Hollandsch-Inlandsche School, Adam Malik juga sempat mengenyam pendidikan Agama di Bukittinggi. Beliau hanta sebentar belajar di Bukittinggi setelah itu kembali ke Pematang Siantar untuk membantu kedua orang tuanya berdagang. Dari berdagang inilah beliau belajar ilmu ekonomi khususnya perniagaan.

Ideologi

            Adam Malik pada masa Pergerakan Nasional memegang ideologi Sosialis anti komunis sampai masa Orede Baru atau pemerintahaan Soeharto. Ideologi Sosialis Anti Komunis ini terlihat dari partai politik pertama pada masa kemerdekaan yang didirikannya bersama rekan seperjuangannya seperti: Tan Malaka, Chairul Saleh, dan Sukarni. Rekan-rekan Adam malik di Partai ini sama mengusung ideologi Kiri (Sosialis) non komunis jadi berbeda dengan tokoh-tokoh yang menjadi kader PKI.

            Sosialisme atau sosialis dapat mengacu ke beberapa hal yang berhubungan dengan ideologi atau kelompok ideologi, sistem ekonomi, dan negara. Istilah ini mulai digunakan sejak awal abad ke-19. Dalam bahasa Inggris, istilah ini digunakan pertama kali untuk menyebut pengikut Robert Owen pada tahun 1827. Di Perancis, istilah ini mengacu pada para pengikut doktrin Saint-Simont pada tahun 1832 yang dipopulerkan oleh Pierre Leroux dan J. Regaaud dalam Encyclopédie Nouvelle. Penggunaan istilah sosialisme sering digunakan dalam berbagai konteks yang berbeda-beda oleh berbagai kelompok, tetapi hampir semua sepakat bahwa istilah ini berawal dari pergolakan kaum buruh industri dan buruh tani pada abad ke-19 hingga awal abad ke-20 berdasarkan prinsip solidaritas dan memperjuangkan masyarakat egalitarian yang dengan sistem ekonomi menurut mereka dapat melayani masyarakat banyak daripada hanya segelintir elite.

Adam Malik berjiwa sosialis yang peduli akan nasib rakyat kecil, is ok. Karena partai Murba memang berhaluan sosialis. Tapi apakah semua kaum sosialis menjadi Marxis ? Semua orang yang berjiwa sosial, yang peduli akan nasib sesama adalah sosialis, termasuk semua pemeluk agama. Inilah akibatnya bila kata “sosial” disalahgunakan dalam dunia politik. Citranya menjadi rusak. Sosialis selalu dianalogikan dengan marxisme, bahkan komunisme. Sama dengan Islam yang sering didiskreditkan orang-orang tak bertanggung jawab - yang menganalogkannya dengan teror karena para teroris sering menggunakan predikat agama ini dalam nama organisasi atau gerakan mereka. Karena itu agaknya ada baiknya bila MUI mengeluarkan fatwa yang mengharamkan menggunakan nama Islam dalam nama organisasi atau gerakan yang menggunakan cara-cara kekerasan kecuali perang yang dibenarkan agama.

Parpol

            Malik cepat mengembangkan minat dalam politik dan hanya berusia 17, menjadi Ketua cabang Pematang Siantar Partindo (Partai Indonesia). In this position, Malik campaigned for the Dutch Colonial Government to grant independence to Indonesia. Dalam posisi ini, Malik berkampanye bagi Pemerintah Kolonial Belanda untuk memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. As a result of this, Malik was put in prison for disobeying the Colonial Government's ban on political assemblies.Sebagai hasil dari ini, Malik dimasukkan ke dalam penjara karena melanggar larangan pemerintah kolonial di majelis politik.Once he was freed, Malik left Pematang Siantar for Jakarta. Setelah ia dibebaskan, Malik meninggalkan Pematang Siantar untuk Jakarta.

Setelah kemerdekaan Indonesia, Malik membentuk Partai Murba dan menggunakannya sebagai platform untuk menjadi anggota Parlemen. Malik juga menjabat sebagai Wakil Ketua Ketiga dari  Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP).

             Murba atau Musyawarah Rakyat Banyak adalah partai politik Indonesia yang didirikan pada 7 November 1948 oleh Tan Malaka, Chairul Saleh, Sukarni dan Adam Malik. Partai ini sempat dibekukan pada September 1965 akan tetapi setahun kemudian partai ini direhabilitasi oleh pemerintah yang dalam masa peralihan dari Soekarno ke Soeharto. Pada tahun 1971, partai ini mengikuti Pemilu 1971 akan tetapi pada Pemilu 1977 partai ini dilebur dalam Partai Demokerasi Indonesia. Pada era demokrasi dibuka kembali oleh pemerintah di Pemilu 1999, partai ini muncul kembali dengan nama Partai Murba dengan nomor urut 31 akan tetapi karena tidak memenuhi electoral threshold partai ini lenyap kembali. Saat ini partai ini mulai bangkit kembali dengan nama Partai Murba Indonesia meskipun tidak lolos seleksi untuk mengikuti Pemilu 2009.

            Partai murba merupakan Partai politik pertama Adam Malik Pasca kemerdekaan. Yang membawa Adam Malik ke jabatan Wakil ketua KNIP dan membuka jalannya kepercaturan dunia politik nasional dan Internasional beliau. Tetapi partai Murba bukanlah partai terakhir yang di jadikan perahu politik beliau, Pada masa pemerintshsn Soeharto beliau berpindah haluan ke Pertai Golkar karena menganggap Partai murba tidak sesuai dengan kebijakan-kebijakan politik yang beliau ambil.

            Partai Golkar atau Golongan Karya yang menjadi kendaraan politik Adam Malik adalah partai yang Pada tahun1964 untuk menghadapi kekuatan PKI (dan Bung Karno), golongan militer, khususnya perwira Angkatan Darat ( seperti Letkol Suhardiman dari SOKSI) menghimpun berpuluh-puluh organisasi pemuda, wanita, sarjana, buruh, tani, dan nelayan dalam Sekretariat Bersama Golongan Karya (Sekber Golkar).

Sekber Golkar didirikan pada tanggal 20 Oktober 1964. Sekber Golkar ini lahir karena rongrongan dari PKIbeserta ormasnya dalam kehidupan politik baik di dalam maupun di luar Front Nasional yang makin meningkat. Sekber Golkar ini merupakan wadah dari golongan fungsional/golongan karya murni yang tidak berada dibawah pengaruh politik tertentu. Jumlah anggota Sekber Golkar ini bertambah dengan pesat, karena golongan fungsional lain yang menjadi anggota Sekber Golkar dalam Front Nasional menyadari bahwa perjuangan dari organisasi fungsional Sekber Golkar adalah untuk menegakkan Pancasila dan UUD 1945. Semula anggotanya berjumlah 61 organisasi yang kemudian berkembang hingga mencapai 291 organisasi.

Dengan adanya pengakuan tentang kehadiran dan legalitas golongan fungsional di MPRS dan Front Nasional maka atas dorongan TNI dibentuklah Sekretariat Bersama Golongan Karya, disingkat Sekber GOLKAR, pada tanggal 20 Oktober 1964. Terpilih sebagai Ketua Pertama, Brigadir Jenderal (Brigjen) Djuhartono sebelum digantikan Mayor Jenderal (Mayjen) Suprapto Sukowati lewat Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) I, Desember 1965.

Pada awal pertumbuhannya, Sekber GOLKAR beranggotakan 61 organisasi fungsional yang kemudian berkembang menjadi 291 organisasi fungsional. Ini terjadi karena adanya kesamaan visi di antara masing-masing anggota. Organisasi-organisasi yang terhimpun ke dalam Sekber GOLKAR ini kemudian dikelompokkan berdasarkan kekaryaannya ke dalam 7 (tujuh) Kelompok Induk Organisasi (KINO), yaitu:

1.    Koperasi Serbaguna Gotong Royong (KOSGORO)

2.    Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI)

3.    Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR)

4.    Organisasi Profesi

5.    Ormas Pertahanan Keamanan (HANKAM)

6.    Gerakan Karya Rakyat Indonesia (GAKARI)

7.    Gerakan Pembangunan

Untuk menghadapi Pemilu 1971, 7 KINO yang merupakan kekuatan inti dari Sekber GOLKAR tersebut, mengeluarkan keputusan bersama pada tanggal 4 Februari 1970 untuk ikut menjadi peserta Pemilu melalui satu nama dan tanda gambar yaitu Golongan Karya (GOLKAR). Logo dan nama ini, sejak Pemilu 1971, tetap dipertahankan sampai sekarang.

Pada Pemilu 1971 ini, Sekber GOLKAR ikut serta menjadi salah satu konsestan. Pihak parpol memandang remeh keikutsertaan GOLKAR sebagai kontestan Pemilu. Mereka meragukan kemampuan komunikasi politik GOLKAR kepada grassroot level. NU, PNI dan Parmusi yang mewakili kebesaran dan kejayaan masa lampau sangat yakin keluar sebagai pemenang. Mereka tidak menyadari kalau perpecahan dan kericuhan internal mereka telah membuat tokoh-tokohnya berpindah ke GOLKAR.

Hasilnya di luar dugaan. GOLKAR sukses besar dan berhasil menang dengan 34.348.673 suara atau 62,79 % dari total perolehan suara. Perolehan suaranya pun cukup merata di seluruh propinsi, berbeda dengan parpol yang berpegang kepada basis tradisional. NU hanya menang di Jawa Timur dan Kalimantan Selatan, Partai Katholik di Nusa Tenggara Timur, PNI di Jawa Tengah, Parmusi di Sumatera Barat dan Aceh. Sedangkan Murba tidak memperoleh suara signifikan sehingga tidak memperoleh kursi DPR.

Kemudian, sesuai ketentuan dalam ketetapan MPRS mengenai perlunya penataan kembali kehidupan politik Indonesia, pada tanggal 17 Juli 1971 Sekber GOLKAR mengubah dirinya menjadi GOLKAR. GOLKAR menyatakan diri bukan parpol karena terminologi ini mengandung pengertian dan pengutamaan politik dengan mengesampingkan pembangunan dan karya.

September 1973, GOLKAR menyelenggarakan Musyawarah Nasional (Munas) I di Surabaya. Mayjen Amir Murtono terpilih sebagai Ketua Umum. Konsolidasi GOLKAR pun mulai berjalan seiring dibentuknya wadah-wadah profesi, seperti Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) dan Federasi Buruh Seluruh Indonesia (FBSI).

Setelah Peristiwa G30S maka Sekber Golkar, dengan dukungan sepenuhnya dari Soeharto sebagai pimpinan militer, melancarkan aksi-aksinya untuk melumpuhkan mula-mula kekuatan PKI, kemudian juga kekuatan Bung Karno.

Pada dasarnya Golkar dan TNI-AD merupakan tulang punggung rezim militer Orde Baru. Semua politik Orde Baru diciptakan dan kemudian dilaksanakan oleh pimpinan militer dan Golkar. Selama puluhan tahun Orde Baru berkuasa, jabatan-jabatan dalam struktur eksekutif, legislatif dan yudikatif, hampir semuanya diduduki oleh kader-kader Golkar.

Keluarga besar Golongan Karya sebagai jaringan konstituen, dibina sejak awal Orde Baru melalui suatu pengaturan informal yaitu jalur A untuk lingkungan militer, jalur B untuk lingkungan birokrasi dan jalur G untuk lingkungan sipil di luar birokrasi. Pemuka ketiga jalur terebut melakukan fungsi pengendalian terhadap Golkar lewat Dewan Pembina yang mempunyai peran strategis.

Peristiwa Yang Berpengaruh

            Adam Malik memainkan peran penting dalam peristiwa menjelang Deklarasi Kemerdekaan Indonesia. Pada 16 Agustus 1945 Malik dan pro-kemerdekaan pemuda diculik Nasionalis pemimpin gerakan Soekarno dan Mohammad Hatta. Mereka mengambil dua pemimpin ke kota Rengasdengklok dan memaksa mereka untuk menyatakan Kemerdekaan Indonesia untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh Angkatan Kerja Jepang yang telah menyerah. Soekarno dan Hatta akhirnya dinyatakan Kemerdekaan Indonesia, pada tanggal 17 Agustus 1945.

            Selain itu pada Awal Kekerdekaan Adam Malik juga berperan dalam Komite Van Aksi yang megadakam rapat raksasa di Lapangan Ikada pada tanggal 19 Agustus 1945. Komite Van Aksi ini terdiri dari 11 orang salah satunya adalah Maruto Nitimihardjo (orang yang paling dituakan di Kelompok Menteng 31), Adam Malik, Pandu Kartawiguna, Sayuti Melik, Wikana dan Chaerul Saleh. Mereka juga punya lingkaran dua untuk menggerakkan ini salah satunya adalah DN Aidit. Kelompok Menteng 31 ini kemudian menjadi kekuatan penggerak dalam Revolusi Jakarta pada jam-jam pertama.

            Peristiwa Lapangan Ikada 19 September 1945, bukan semata-mata sebuah demo biasa, atau sebuah acara kumpul bareng yang melibatkan ratusan ribu orang, sebuah gerakan terorganisir awal dalam sejarah Indonesia modern untuk membentuk jaringan perlawanan terhadap kemungkinan datangnya Belanda yang membonceng sekutu, sekaligus sebuah statemen kepada pihak luar bahwa Indonesia telah memiliki pemerintahan sendiri.

            Pada masa konfrontasi dengan belanda soal Irian Barat tahun 1962 Adam Malik  ditunjuk sebagai Ketua Delegasi Indonesia untuk negosiasi untuk menyerahkan Irian Barat ke Indonesia. Dia kemudian menjabat sebagai Menteri Perdagangan sebelum Menteri yang ditunjuk untuk Pelaksanaan Ekonomi Terpimpin dalam Kabinet Soekarno.

Pada masa Demokerasi terpimpin kedekatab Presiden Soekarno dengan komunis membuat beliau mendirikan Badan Pelestarian Soekarnoisme (BPS). Organisasi ini bertujuan untuk menerjemahkan ide-ide Sukarnois dalam arti non-Komunis dan menggunakan nama Sukarno mengkritik PKI. Sukarno tidak menyadari ini dan BPS dilarang pada tahun 1965. Bersama-sama dengan Jenderal Abdul Haris Nasution dan Ruslan Abdulgani, Adam Malik sangat dihina oleh PKI untuk anti-Komunis sikapnya.

1966 adalah tahun yang melihat Soekarno kehilangan kekuasaan eksekutif saat ia melewati mereka ke Letnan Jenderal Suharto melalui Keputusan Presiden dikenal sebagai Supersemar. Meskipun Soekarno terus menjaga gelar Presiden, semua kekuatan de facto berada di tangan Soeharto. Sebuah perombakan kabinet diikuti di mana Adam Malik mengambil posisi Menteri Luar Neger. Adam Malik, bersama dengan Suharto dan Hamengkubuwono IX membentuk tiga serangkai karena mereka berusaha untuk membalikkan kebijakan Sukarno.

Dengan Soeharto akhirnya terpilih sebagai Presiden pada tahun 1968, Adam Malik terus melayani sebagai Menteri Luar Negeri. Pada tahun 1970, Malik memantapkan posisinya dengan rezim resmi bergabung dengan Golkar. Adam Malik juga akan mewakili Indonesia dan mewakili untuk Soeharto di KTT dengan Soeharto tidak menunjukkan banyak minat dalam kebijakan luar negeri dalam tahun pertama nya Kepresidenan. Sebagai Menteri Luar Negeri, Adam Malik punya perbedaan dengan Jenderal Suharto ABRI seperti Jenderal TNI M Panggabean atas cara di mana Indonesia harus mendekati Kebijakan Luar Negeri di Asia Tenggara. Para Jenderal ingin Indonesia dan tetangga regionalnya di ASEAN memiliki kerjasama keamanan lebih dekat yang berlaku. Para Jenderal juga mendukung pengiriman pasukan Indonesia untuk membantu Vietnam Selatan dalam Perang Vietnam. Di sisi lain, Adam Malik menegaskan bahwa ASEAN seharusnya hanya tentang ekonomi, kerja sama bukan militer  AdamMalik juga mengadopsi sikap lebih lunak terhadap Republik Rakyat Cina yang melihat rezim Suharto sebagai pendukung Partai Komunis Indonesia (PKI).

            Pada tahun 1971, Malik terpilih sebagai Presiden Majelis Umum PBB. Malik sempat terlibat dalam krisis yang akan mengakibatkan invasi Timor Timur. Adam Malik telah meyakinkan delegasi Timor Leste dipimpin oleh José Ramos-Horta bahwa Indonesia tidak akan terlibat dalam krisis di Timor Timur. Suharto pada awalnya didukung ini sikap terhadap Timor Timur, tetapi pada tahun 1975, yakin oleh Jenderal untuk campur tangan dan menyerang.

Pada tahun 1977, Malik digantikan sebagai Menteri Luar Negeri saat ia mengambil pada Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Tugas Adam Malik sebagai Ketua MPR tidak akan berlangsung lama namun. Pada bulan Maret 1978, Soeharto telah terpilih sebagai Presiden untuk masa jabatan 3 dan mengharapkan Hamengkubuwono IX untuk melanjutkan sebagai Wakil Presiden. Ternyata, Hamengkubuwono menolak untuk dicalonkan. Setelah mempertimbangkan beberapa kandidat alternatif, Soeharto memilih Adam Malik menjadi Wakil Presiden-nya.

Dalam posisinya sebagai Wakil Presiden, Adam Malik tidak takut untuk mengkritik Pemerintah. Pada tahun 1979, ia mengakui bahwa rezim saat ini telah melanggar semangat UUD 1945.. Dia juga mengkritik feodalisme meningkat di rezim.Sebuah referensi untuk Soeharto, yang bertindak dalam cara seorang Raja Jawa feodal. In 1981, Malik mengomentari korupsi di rezim, mengacu sebagai sebuah "epidemi".

Pemikiran Moderen

            Pemikiran Adam Malik pada  masa muda sebelum kemerdekaan sangat di penggaruhi oleh Tan Malaka yang radikal dalam memperoleh kemerdekaan dan mempertahankannya, misalakan saja veliau terlibat langsung dalam peristiwa Rengas dengklok, rapat Ikada dan memiliki semanggat kemerdekaan yang menggebu.

Sebagai Menteri Luar Negeri, Malik melakukan perjalanan ke negara-negara Barat untuk menjadwal ulang pembayaran utang Adam Malik juga keluar dari Partai Murba tahun itu untuk menempatkan dirinya lebih sesuai dengan kebijakan yang lebih terbuka rezim baru ekonomi. Partai Murba karena telah menjadi pihak yang menolak investasi asing. Ketika ia menjabat sebagai menteri Luar Negeri Indonesia lalu Menteri Utama, diplomat ulung ini pernah masuk sebagai laporan utama majalah terkemuka Amerika News Week. Ia mempopulerkan motto beliau dalam kariernya dengan mengutip dalam kata-kata Indonesia : semuanya bisa diatur. Memang dialah salah satu tokoh penggagas pemulihan kembali perdamaian di Asia Tenggara pada saat konflik konfrontasi dengan Inggeris-Malaysia masih tengah berlangsung. Dia pula salah satu penggagas dan yang merealisasikan pembentukan ASEAN. Lalu mengembalikan Indonesia menjadi anggota PBB. Dialah yang kemudian mengangkat nama harum Indonesia ke forum internasional sehingga boleh berdiri tegak kembali di pentas politik dunia.

Strategi Politik          

Dengan Soekarno yang semakin dipengaruhi oleh Partai Komunis Indonesia (PKI) dalam kebijakan-kebijakannya,pada masa Demokerasi Terpimpin membuat beliau mendirikan Badan Pelestarian Soekarnoisme (BPS). Organisasi ini bertujuan untuk menerjemahkan ide-ide Sukarnois dalam arti non-Komunis dan menggunakan nama Sukarno mengkritik PKI. Sukarno tidak menyadari ini dan BPS dilarang pada tahun 1965. Bersama-sama dengan Jenderal Abdul Haris Nasution dan Ruslan Abdulgani, Malik sangat dihina oleh PKI untuk anti-Komunis sikapnya.

Situasi keamanan, ekonomi, sosial terlebih lagi pada situasi politik da ketatanegaraan di Indonesia setelah terjadinya peristiwa Gerakan Tiga Puluh September oleh Partai Komunis Indonesia atau yang dikenal dengan istilah G 30 S PKI benar-benar bisa dikatakan lumpuh total atau mengalami stagnasi. Keadaan demikian berlangsung relative lama hingga terbentuknya    pemerintahan baru pada pertengahan 1967. Situasi ini dapat pula dilukiskan sebagai perubahan secara totalitas di bidang ideologi dari ideologi kiri yang berhaluan komunis ke ideologi kanan yang memurnikan Pancasila sebagai dasar negara. Perubahan-perubahan tersebut diatas tidak terlepas dari tampilnya Jendral Soeharto dalam memegang pucuk kepemimpinan pemerintahan dengan ditandainya Surat Perintah Sebelas Maret atau yang dikenal Supersemar 1966. Soeharto mulai melakukan penataan-penataan diberbagai bidang antara lain bidang ekonomi, sosial, politik dan keamanan serta pemerintahan. Penataan tersebut didasarkan pada dasar negara Pancasila yang merupakan pandangan hidup bangsa dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan kosekuen. Karena itulah apda kurun waktu tersebut dikatakan sebagai awal lahirnya pemerintahan Orde Baru yaitu sebuah pemerintahan yang bertekad melaksanakan kemurnian Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen.

            Khusus dibidang politik Jendral Soeharto lebih banyak mendapatkan masukan yang berharga dan cukup realistis dari seorang politikus yang cukup handal tidak lain ia adalah H.Adam Malik. Tokoh ini lebih banyak memberikan masukan tentang cara pemecahannya mengenai kondisi politik luar negeri kita yang telah hancur dan sangat menyimpang selama pemerintahan Orde Lama tetapi Adam Malik juga tanpa mengesampingkan keadaan politik dalam negeri yang juga mengalami keadaannya yang sama. Telah kita ketahui bersama bahwa selama masa pemerintaha Orde Lama pemerintah telah mengingkari politik Luar Negeri kita yang bebas dan aktif itu keadaan demikian dibuktikan antara lain yang telah berhasil dicatat oleh sejarah yaitu keluarnya Indonesia dari keanggotaan PBB, mengembangkan konfrontasi kita dengan Malaysia sebagai negara sahabat sekaligus negara tetangga akan tetapi lebih cenderung memnjalin hubungan yang sangat eratdengan negara-negara yang berhaluan Komunis satu diantaranya adalah dengan negara Repubilk Rakyat Cina (RRC). Dengan negara RRC bahkan telah sepakat serta terbukti nyata terbentuknya

            suatu kerjasama yang diberi nama Poros Jakarta Peking. Keadaan demikian membuktikan betapa eratnya pemerintahan dibawah Bung Karno menjalin hubungan dengan Komuis seperti Cina. Tidak hanya sampai itu saja tetapi masih ada banyak penyimpangan yang terkait dengan kemurnian politik Luar Negeri kita. Karena itulah pemrintahan Orde Baru dibawah pimpinan Presidan Soeharto melalui pemikiran-pemikiran H.Adam Malik mencoba dan selanjutnya berusaha keras untuk menormalisasikan kembali adanya politik Luar Negeri kita yang bebas dan aktif tersebut.

            Adapun tujuan terpenting dalam melaksanakan politik Luar Negeri itu adalah apa yang dinamakan sebagai Subject Police. Dengan tujuan atau sasaran politik bagi negara-negara lain. Selain itu kita juga mengenal istilah “Politik Tetangga Baik” yang harus kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Istilah “bebas” dalam politik bebas aktif sebenarnya telah tersirat dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang diantaranya berbunyi “Supaya berkehidupan yang bebas” dalam arti adalah kebebasan pada tiap-tiap persoalan yang bersifat Internasional tanpa memperhatikan block atau aliansi manapun.

            Mantan Menteri Penerangan Ali Murtopo dalam pidatonya pada pengarahan diskusi panel di Gedung Joeang, di Jakarta pada tanggal 23 April 1979 pada peringatan Triwindu Konferensi Asia Afrika memberikan penafsiran yang berbeda mengenai istilah “bebas” dalam politiok Luar Negeri bebas aktif, yakni sebagai berikut :

“Politik luar negeri kita ialah bebas aktif dengan batas mengabdi kepada     kepentingan nasional. Karena jika kita tidak memberikan batasan tentang bebasnya politik bebas aktif itu, maka bebasnya akan keamanan arahnya dan untuk siapa. Maka dari itu bebas limit dari politik bebas aktif terletak pada nilai apakah politik itu menguntungkan Bangsa Indonesia dalam perjuangan kedepan atau tidak. (Sutarjo, Triwindu Konferensi AA)”.

Selanjutnya Mantan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Prof. Dr. Muhtar Kusumahatmaja dalam ceramahnya dihadapan para manggala P-4 di Jakarta tanggal 12 Februari 1980 mengenai corak bebas aktif dari politik luar negeri Indonesia antara lain yakni :

“Bebas dalam pengertian bahwa Indonesia tidak memihak pada kekuatan yang ada, pada dasarnya tidak sesuai dengan kepribadian bangsa sebagaimana dicerminkan dalam Pancasila. (Muhtar Kusuma Atmaja, 1983).”

Sedangkan kata aktif dalam politik Luar Negeri bebas dan aktif juga telah tersirat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea pertama antara lain sebagai berikut:

“Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa dan oleh  sebab itu maka penjajahan diatas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan. (HM.Sabir,Politik Bebas Aktif, 1987).”

            Konferensi yang diselenggarakan di Bangkok (Thailand) pada awal pemerintahan Orde Baru pada tanggal 8 Agustus 1967, sebagai awal berdirinya Perhimpunanan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara atau ASEAN merupakan wujud nyata dari upaya memurnikan kembali pelaksanaan politik Luar Negeri kita yang Bebas dan Aktif. Dalam konferensi tersebut telah melahirkan suatu kesepakatan yang bersifat mengikat dan keputusan politik bersama maka hal tersebut dituangkan dalam suatu deklarasi bersama yang kemudian diberi nama Deklarasi Bangkok. Tidak hanya terbatas itu saja tetapi dalam deklarasi tersebut juga telah mencetuskan gagasan-gagasan yang lebih luas lagi bagi kepentingan-kepentingan bangsa-bangsa dikawasan Asia Tenggara yang antara lain kerjasama guna  menciptakan suatu kondisi yang dinamis, damai dan sejahtera. Bagi bangsa dan pemerintah Indonesia terlaksanannya konfernsi tersebut diatas memiliki makna yang sangat penting dan sangat strategis bagi perjalanan bangsa serta pembangunan kehidupan politik kedepan. Berdirinya Perhimpunan negara-negara Asia Tenggara atau ASEAN dapat dianggap sebagai suatu rangkaian perjuangan bangsa-bangsa bagi anggota ASEAN dan khususnya Indonesia dalam pembangunan politik Luar Negerinya yang sempat mengalami suatu kehancuran dimasa Orde Lama sebagaimana yang tertulis dibagian depan. Berbicara tentang ASEAN maka tidak akan terlepas dari perjuangan putra terbaik bangsa yakni H.Adam Malik. Melalui pemikiran, tindakannya disertai pengabdian yang tinggi telah ia pertaruhkan sebagai bagian yang mewarnai perjuangan Orde Baru dalam membangun strategi dan pembangunan politik dalam dan luar negerinya. Strategi dalam perjuangan politiknya serta pengabdiannya itu senantiasa sejalan dengan konsep pemikiran H.Adam Malik antara lain:

              “Ini bukanlah suatu ungkapan yang emosional pelaksanaan politik luar negeri RI tak dapat dan tak boleh di dasarkan pada emosi. Kepentingan nasional Indonesia harus mendasari poitik luar negeri yang dijuruskan guna mencapai hasil-hasil yang maksimal dengan resiko yang minimal berdasarkan kepribadian bangsa kita. (H.Adam Malik, Dies Natalis Universitas Indonesia, 1971).”

Pengaruh

            Penggaruh dari masa Adam Malik masih dapat dirasakan sampai saat ini, beliau dalah salah satu penggagas dari ASEAN (Association of Southeast Asian Nations ). ASEAN merupakan himpunan bangsa-bangsa Asia Tenggara, sebuah organisasi regional yang dibentuk atas jasa Adam Malik. ASEAN dibentuk berdasar kesepakatan lima menteri luar negeri negara yang berada di kawasan Asia Tenggara pada tanggal 8 Agustus 1967. latar belakang didirikanya ASEAN adalah adanya persamaan-persamaan dan berakhirnya konfrontasidi asia Tenggara, Secara formal ASEAN merupakan satu organisasi yang memfokuskan kerja sama dalam bidang ekonomi, sosial dan budaya. ASEAN didirikan berdasar dari deklarasi Bangkok, isi dari dekarasi Bangkok itu antara lain:

·      Mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial dan perkembangan kebudayaan di kawasan Asia Tenggara

·      Meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional

·      Meningkatkan kerjasama dan saling membantu untuk kepentingan bersama dalam bidang ekonomi, sosial, teknik, ilmu pengetahuan, dan administrasi

·      Memelihara kerjasama yang erat di tengah - tengah organisasi regional dan internasional yang ada

·      Meningkatkan kerjasama untuk memajukan pendidikan, latihan, dan penelitian di kawasan Asia Tenggara

Sumber Referensi : http://utekkopyor.blogspot.com